Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat Djoko Setijowarno menegaskan pemberantasan truk Over Dimension dan Over Loading (ODOL) harus dilakukan secara komprehensif dari hulu hingga hilir. Djoko menuturkan, kendaraan bertonase besar yang ODOL tidak hanya membuat infrastruktur jalan rusak, tetapi juga kerap membahayakan nyawa manusia. ODOL juga menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas hingga menimbulkan kerusakan infrastruktur. "Juga menimbulkan polusi udara, serta menyebabkan ketidakadilan dalam usaha pengangkutan logistik," ujar Djoko dalam keterangannya, Kamis (3/2/2022).
Pemberantasan truk ODOL, menurut Djoko, harus dilakukan secara komprehensif. Ia memaparkan, saat ini terdapat 314 Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) atau 61 persen dari 508 kabupaten/kota se Indonesia. "Masih ada 194 kabupaten yang belum memiliki UPUBKB. Perlu bantuan Ditjenhubdat membantu daerah yang belum memiliki UPUBKB," tuturnya. Kemudian, perusahaan angkutan umum juga wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan sesuai PM Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum. Selain itu, ucap Djoko, masih terdapat perusahaan karoseri truk yang menerima order untuk menambah kapasitas truk.
"Perlu dilakukan pendataan dan ditertibkan. Jika berulang kali ditertibkan dan dibina masih tetap melakukan pelanggaran, upaya tindakan hukum dapat dilanjutkan," imbuh Djoko. Menurutnya, masih ada asosiasi logistik belum menerima alias menolak rencana Zero Truk ODOL Januari 2023 dengan berbagai alasan. "Padahal asosiasi logistik selama ini sudah menikmati keuntungan yang berlebih atas bisnisnya. Hendaknya, asosiasi logistik turut mendukung program ini," kata Djoko.
Ia menyarankan, Kementerian Perhubungan (Kemehub) menerapkan teknologi Weigh In Motion (WIM) atau di seluruh jembatan timbang guna memberantas pelanggaran truk ODOL. "Pemasangan WIM di semua UPPKB harus segera dilakukan. Lebih efisien untuk operasional dan dapat mengurangi konflik kepentingan," ujar Djoko.